Implementasi Penggunaan Merek Sebagai Co-Branding Produk Khas Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Atas Merek

UMKM merupakan salah satu sarana bagi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Banyaknya UMKM yang lahir menyebabkan banyak pula merek baru yang bermunculan sehingga peluang terjadinya pelanggaran pun meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat dan peran pemerintah daerah untuk ikut serta melindungi UMKM yang lahir di daerahnya. Disamping berpegang pada Undang-Undang Merek, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan suatu inovasi peraturan yang mengatur mengenai Co-Branding Jogja dengan harapan dapat melindungi esensi Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh UMKM, terkhususnya pada bidang Hak Atas Merek. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris dengan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat kendala implementasi penggunaan merek co-branding jogja, akan tetapi pemerintah berupaya untuk terus mengevaluasi peraturan terkait untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. Perihal alternatif penyelesaian sengketa, pemerintah bekerjasama dengan Kanwil KEMENKUHAM DIY dengan memberikan fasilitasi pengaduan apabila pemegang Hak Atas Merek mendapati mereknya dipakai tanpa hak oleh orang lain.