Rizqon Khaerul Anam, - and Adlia Nur Zhafarina, - (2024) Penerapan dan Pelaksanaan Model Double Track System Serta Efektivitas Hukum dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di di Kota Yogyakarta. Diploma thesis, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
Judul_202302018_Rizqon Khaerul Anam_S1 Hukum.pdf
Download (450kB)
Abstrak_202302018_Rizqon Khaerul Anam_S1 Hukum.pdf
Download (50kB)
BAB I_202302018_Rizqon Khaerul Anam_S1 Hukum.pdf
Download (164kB)
BAB II_202302018_Rizqon Khaerul Anam_S1 Hukum.pdf
Restricted to Registered users only
Download (252kB)
BAB III_202302018_Rizqon Khaerul Anam_S1 Hukum.pdf
Download (61kB)
BAB IV_202302018_Rizqon Khaerul Anam_S1 Hukum.pdf
Download (332kB)
BAB V_202302018_Rizqon Khaerul Anam_S1 Hukum.pdf
Download (48kB)
Daftar Pustaka_202302018_Rizqon Khaerul Anam_S1 Hukum.pdf
Download (214kB)
Lampiran_202302018_Rizqon Khaerul Anam_S1 Hukum.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Plagiarisme_202302018_Rizqon Khaerul Anam_S1 Hukum.pdf
Download (3MB)
Abstract
Peraturan yang mengatur terkait penyalahgunaan narkotika yaitu UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang perumusan sanksinya menggunakan double track system. Penelitian ini menjelaskan penerapan double track system dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta dan efektivitas pelaksanaan double track system dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta.
Metode yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta terdapat wawancara kepada pegawai Lapas Narkotika Yogyakarta dan pegawai BNNP DIY.
Hasil penelitian menyimpulkan penerapan double track system dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta diterapkan sesuai dengan ketentuan yakni terdapat penjatuhan penjara dan rehabilitasi. Pelaksanaan pembinaan di Lapas Narkotika Yogyakarta terdiri pembinaan kepribadian dan kemandirian, sedangkan rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY melalui jalur sukarela dan paksa. Efektivitas pelaksanaan double track system belum sepenuhnya maksimal. Pada faktor hukum terdapat konflik norma pada pasal 54 dan pasal 103 Narkotika. Faktor masyarakat dan budaya terdapat kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan terdapat budaya yang menganggap aib seseorang yang datang ke BNN untuk direhabilitasi. Pada faktor penegak hukum, adanya keterbatasan jumlah petugas/pegawai, meskipun tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Pada faktor sarana dan fasilitas sudah cukup baik sehingga mendukung berjalannya pembinaan dan rehabilitasi.
Hakim diharapkan berorientasi pada aspek rehabilitasi dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika, Lapas Narkotika Yogyakarta dan BNNP DIY perlu menambah jumlah pegawai untuk memaksimalkan tugas dan fungsi, masyarakat perlu memahami bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi serta melaporkan penyalahgunaan narkotika kepada pihak berwenang.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts, Social Sciences, and Economy > School of Law |
| Depositing User: | Mrs Tiara DP |
| Date Deposited: | 06 Aug 2025 08:02 |
| Last Modified: | 06 Aug 2025 08:02 |
| URI: | https:///id/eprint/3537 |
