PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBEBASKAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN SENAYAN LAMUSUNG KABUPATEN SUMBAWA BARAT)

Pengadaan tanah adalah upaya menyediakan akses infrastruktur untuk pembangunan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan agar pembebasan lahan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan perkembangan wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum memunculkan pro dan kontra serta konflik antara masyarakat pemilik lahan dengan pemerintah atau pelaksana proyek. Sebagian masyarakat setuju dan mengikuti arahan pemerintah, sementara yang lain menolak dan tidak mematuhi aturan pemerintah meskipun kebijakan tersebut untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pemegang hak atas tanah tidak memiliki pilihan selain melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya. Kesimpulan penelitian ini adalah, meskipun ada pro dan kontra serta konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait nilai tanah dan pembebasan lahan, pemerintah daerah telah melakukan upaya sosialisasi, komunikasi, dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pelindungan hukum bagi pemilik tanah dalam proses
pengadaan ini penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.