Kedudukan BPSK Dalam Menjamin Prinsip Access To Justice Bagi Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) lembaga baru dibentuk oleh pemerintah sebagai solusi sengketa konsumen yang cepat dan murah, namun kedudukannya dalan sistem peradilan indonesia serta efektivitasnya dalam menjamin access to justice perlu dikaji. Penelitian ini akan mengalisis: (1) posisi hukum BPSK, dan (2) sejauh mana BPSK memenuhi Prinsip access to justice bagi konsumen. Dengan tujuan untuk mengetahui posisi hukum BPSK dalam sistem peradilan Indonesia dan bagaimana kontribusi BPSK dalam menjamin access to justice bagi konsumen dalam menangani perselisihan dengan pelaku usaha. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum dengan dua pendekatan yaitu:(1) pendekatan perundang-undangan, (2)pendekatan konseptual. Menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dengan mengkombinasikan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan yang diterapkan adalah studi pustaka (bibliography study), dan analisis data memakai preskriptif. Hasil dari penelitian ini terkait kedudukan BPSK pada sistem peradilan indonesia adalah di luar peradilan atau quasi-yudisal karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Keberadaan BPSK telah berperan penting dalam mengatasi ketidaksimbangan posisi hukum antara konsumen dean
pelaku usaha, dengan menerapkan tiga prinsip dasar yaitu aksesibiltas, fairness, dan efektivitas secara keseluruhan telah memenuhi prinsip access to justice. Namun implementasi masih menghadapi berbagai tantangan tidak meratanya BPSK di
setiap daerah tingkat II (kota/kabupaten), rendahnya kesadaran konsumen.